Latar Belakang
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada di wilayah propinsi atau kabupaten di suatu daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil daerah dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang bersifat demokratis dan bertanggung jawab.
Panitia pengawas pemilihan umum bertugas dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan atau proses pemilihan umum tersebut serta seluruh tahapan acara dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Panitia pengawas pemilihan umum ini nantinya akan meneruskan laporan dan (jika ada) temuan yang menjadi pelanggaran kepada KPUD, kemudian untuk temuan dan laporan yang ternyata mengandung unsur pidana juga akan diteruskan kepada tim penyidik.
Laporan akhir dari hasil pengawasan terhadap pemilihan gubernur beserta wakilnya di wilayah Sumatera Utara di tahun 2013 ini diharapkan akan menjadi contoh yang baik bagi tahapan pemilihan umum di daerah lainnya.
Secara umum, hasil dari pengawasan pemilihan umum kecamatan Tunggul Sari terhadap pemilihan gubernur Sumatera beserta wakilnya khususnya di kecamatan Tunggul Sari ini sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Indonesia tahun 1945. Hal ini terlihat dari suasana pemilihan yang kondusif serta hasil pencapaian pemilihan yang berjalan aman dan damai.
Tujuan
1. Sebagai bahan laporan dan sebagai tanggung jawab para pengawas dalam melaksanakan tugas sebagai panitia pengawas pemilihan gubernur dan wakilnya wilayah Sumatera Utara selama masa bakti gubernur dan wakilnya berlangsung.
2. Memberi gambaran secara umum dari hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilihan gubernur dan wakilnya di kecamatan Tunggul Sari.
3. Dapat dijadikan bahan analisis serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemilu.
4. Sebagai tuntutan normatif terhadap perundang-perundangan Indonesia mengenai pengawas pemilu.
5. Dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk para pengawas dalam melaksanakan tugas.
2. Memberi gambaran secara umum dari hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilihan gubernur dan wakilnya di kecamatan Tunggul Sari.
3. Dapat dijadikan bahan analisis serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemilu.
4. Sebagai tuntutan normatif terhadap perundang-perundangan Indonesia mengenai pengawas pemilu.
5. Dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk para pengawas dalam melaksanakan tugas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar